Bertempat di Rumah Aspirasi Anita Jacoba Gah, Rektor Universitas PGRI 1945 Nusa Tenggara Timur (UPG 1945 NTT), Uly J. Riwu Kaho, SP., M.Si., melakukan pertemuan strategis bersama Anggota Komisi X DPR RI, Anita Jacoba Gah, guna membahas kemungkinan penambahan kuota program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Dalam pertemuan tersebut, Rektor Uly menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada pemerintah pusat dan Komisi X DPR RI atas perhatian besar yang diberikan terhadap sektor pendidikan di NTT, khususnya bagi mahasiswa UPG yang tengah berjuang di tengah keterbatasan ekonomi.

"Kami hadir membawa aspirasi dari mahasiswa yang memiliki semangat belajar tinggi, namun terbentur kendala biaya. Harapan kami, kuota KIP Kuliah dapat ditambah agar semakin banyak mahasiswa yang terbantu," ungkap Rektor Uly dengan penuh antusiasme, Rabu (17/9/2025).

Ia juga menyampaikan pesan penyemangat kepada mahasiswa agar terus berjuang dan tidak mudah menyerah dalam mengejar impian, meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan.

"Perjuangan hari ini merupakan investasi berharga untuk masa depan, bukan hanya untuk kalian pribadi, tetapi juga bagi kemajuan NTT," tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Anita Jacoba Gah menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan hak pendidikan mahasiswa di wilayah NTT. Ia menyatakan bahwa tidak boleh ada mahasiswa yang terpaksa berhenti kuliah hanya karena keterbatasan ekonomi.

“Penambahan kuota KIP merupakan langkah konkret untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi di NTT. Saya akan terus memperjuangkan hal ini di Komisi X DPR RI,” ujar Anita dengan tegas.

Selain melakukan dialog, Rektor Uly juga berkesempatan menyaksikan secara langsung proses wawancara bagi calon penerima KIP Kuliah yang sedang berlangsung di Rumah Aspirasi. Proses ini mencerminkan sinergi nyata antara institusi pendidikan dan para pemangku kepentingan dalam mendukung mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah positif bagi UPG 1945 NTT dalam upaya meningkatkan jumlah pendaftar baru, sekaligus menjamin keberlanjutan studi mahasiswa aktif.

Lebih jauh lagi, hal ini memperlihatkan komitmen kuat kampus dalam mengatasi hambatan finansial untuk pendidikan tinggi di Bumi Fobamora.

Ke depan, diharapkan kerja sama antara UPG dan Komisi X DPR RI tidak hanya berfokus pada program KIP Kuliah, tetapi juga meluas ke sektor lainnya seperti peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, serta berbagai program afirmatif lainnya.